You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anggota DPRD Mentawai Pelajari Pengelolaan KJA di Kepulauan Seribu
.
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Anggota DPRD Mentawai Pelajari Pengelolaan KJA di Kepulauan Seribu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat melakukan studi banding ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu terkait pengelolaan dan pengembangan keramba jaring apung (KJA) ikan kerapu.

Hasil pertemuan tersebut kami dapat informasi bahwa KJA bisa berjalan baik jika ada manajemen yang kuat, pelaku dan pengelola yang tepat serta perhatian pemerintah yang konsisten

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kristinus Basir menuturkan, pengelolaan KJA yang di wilayahnya hingga kini diakuinya belum maksimal. Sehingga perlu dipelajari untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ikan di KJA.

"Hasil pertemuan tersebut kami dapat informasi bahwa KJA bisa berjalan baik jika ada manajemen yang kuat, pelaku dan pengelola yang tepat serta perhatian pemerintah yang konsisten," ujarnya.

Anggota Dewan Empat Daerah Kunker ke DPRD DKI

Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad mengungkapkan, Kepulauan Mentawai secara geografis sama dengan wilayah Kepulauan Seribu. Karenaya perlu adanya tukar informasi untuk bisa memajukan daerah masing-masing.

"Tentunya dengan kunjungan ini menjadi motivasi kepada seluruh ASN di Pemkab Kepulauan Seribu untuk terus bekerja secara maksimal," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1444 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1364 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1280 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1235 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1120 personFolmer